Rakyat Kecil Miskin Harus Berpolitik

Sungguh ngeri jika kita mencermati secara mendalam tingkah pola elite politik dalam menyongsong Pilbup Malang 2020. Tokoh-tokoh elite politik, secara nyata mempertontonkan realitas yang manjauhkan jarak rakyat dengan medan demokrasi (politik). Padahal, demokrasi pada intinya adalah keterlibatan rakyat. Atau menempatkan rakyat sebagai subyek politik. Faktanya, sekarang ini justru rakyat ditempatkan sebagai obyek politik. Hanya dihitung dalam angka-angka semata. Seperti benda mati. Dan ketika rakyat diposisikan sebagai obyek, maka yang berlangsung bukanlah demokrasi. Tetapi eksploitasi!

Eksploitasi adalah darah yang mengalir di nadi kapitalisme. Dengan demikian, para elite-elite politik itu secara nyata telah bertindak sebagai kaum kapitalis. Selanjutnya, kapitalisme tidak perlu dibaca dengan penuh pikiran rumit. Kapitalisme adalah sebuah model produksi, cara produksi. Coca-cola, McD, KFC, dan sebagainya, bukanlah kapitalisme itu sendiri. Itu hanyalah produk biasa. Yang bisa diproduksi oleh cara produksi apapun. Dengan kata lain, kita perlu melihat kapitalisme pada akarnya, dan jangan terjebak dalam penglihatan kasat mata.

Mari kita melihat kapitalisme bukan pada pakaian, makanan atau gaya hidup. Mari kita lihat kapitalisme pada prakteknya, yang didalamnya memuat unsur eksploitasi, penghisapan, akumulasi dan ekspansi. Watak akumulasi dan ekspansi kapitalisme, selalu menempatkan rakyat hanya sebagai obyek hitung-hitungan angka belaka. Bagi kapitalisme, hajat hidup rakyat hanya dipandang sebagai sarana produksi semata. Lebih jauh, hanya dipandang sebagai akumulasi suara untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan (hegemoni).

Dengan demikian, kita bisa melihat semakin jelas. Bahwa para elite politik yang menjauhkan rakyat dari medan politik, sesungguhnya telah menjadi agen-agen kapitalisme. Mereka menguasai rakyat, bukan memberdayakannya. Mereka menguasai kebijakan, yang sama sekali jauh dari kepentingan dan hajat hidup rakyat. Mereka mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam, hanya untuk akumulasi kekayaan mereka sendiri. Mereka hidup jauh dari rakyat. Dan datang kepada rakyat hanya pada saat ritual lima tahunan: Pemilu/ Pilkada.

Untuk kembali kepada demokrasi, rakyat harus ambil bagian secara aktif. Rakyat sudah tidak bisa lagi membiarkan elite politik bermain-main seenaknya sendiri. Jika selama ini dihembuskan pada rakyat bahwa dunia politik adalah dunia yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah mampu atau mapan, maka hal itu harus segera dilawan! Kesadaran rakyat harus dibangunkan. Justru karena rakyat tidak mampu, maka rakyat harus berpolitik! Mengapa? Karena hanya dengan rakyat terlibat dalam seluruh proses politik secara langsung, maka segala bentuk eksploitasi dapat dilawan. Berbagai bentuk ketidak adilan, bisa dilawan!

Kenapa rakyat harus menguasai medan politik? Karena sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa segala tata aturan hidup bersama seringkali ditentukan oleh proses-proses politik. Kebijakan-kebijkan dan aturan-aturan hukum, seringkali ditentukan oleh proses-proses politik. Disinilah rakyat harus menjadi subyek. Rakyat bukan obyek politik! Jika rakyat masih menjadi obyek politik, maka selamanya rakyatlah yang akan menjadi korban dan terus menderita.

Dengan demikian, kita bersama-sama perlu untuk merumuskan format politik baru. Yakni suatu format politik yang memberikan ruang partisipasi yang seluas-luasnya kepada rakyat. Ruang yang berdaya untuk mereka, yang berada di lapis bawah struktur sosial. Mereka harus mengambil bagian aktif dalam seluruh proses politik. Keberadaan mereka bukan hanya sekedar rutinitas ritual keikut sertaan dalam pemilu/ pilkada saja. Rakyat harus menjadi penggerak dan penentu hasil-hasil politik. Hanya dengan demikian, maka seluruh kebijakan dan aturan yang ada, bisa dipastikan selalu berpihak kepada kepentingan dan hajat hidup rakyat. Politik harus melayani kepentingan dan hajat hidup rakyat. Politik tidak boleh melayani kepentingan para elite politik dan kaum kapitalis.

Kesadaran politik rakyat perlu terus dibangun dan ditumbuhkan. Agar bisa diperoleh pandangan baru, yang melawan pandangan umum. Bahwa medan politik bukanlah milik para elite dan dinasti (dinasti politik dan dinasti bisnis). Medan politik sesungguhnya adalah milik rakyat! Rakyat bukan lagi hanya sekedar menjadi obyek politik. Hanya dihitung dalam angka-angka belaka.

Kita bersama-sama perlu membangun kesadaran bersama. Bahwa justru karena rakyat kecil miskin dan marjinal, maka rakyat harus berpolitik. Kaum cerdik pandai, dunia akademi, para intelektual, tentu sangat dinantikan kontribusinya. Bersedia turun ke bawah, hidup bersama rakyat, menyelenggarakan pendidikan politik, membangunkan kesadaran rakyat, bahwa betapa pentingnya rakyat kecil menguasai medan politik. Dengan demikian, rakyat tidak lagi diperlakukan sebagai obyek dan hitungan angka-angka belaka.

Sekarang, cobalah amati dan cerna dengan sebaik-baiknya, berbagai slogan dan jargon yang sudah mulai ditebarkan oleh para elite politik di Kabupaten Malang untuk menyongsong Pilbup Malang tahun 2020. Kita tentu dengan mudah bisa menemukan denyut nadi kapitalisme di dalam setiap slogan dan jargon yang bertebaran itu. Kenapa demikian? Jawabannya sangat mudah saja: karena para elite politik itu hidup jauh dari realitas kehidupan rakyat kecil. Mereka tidak pernah menangis dan tertawa bersama rakyat kecil. Mereka dibesarkan dengan denyut nadi kapitalisme. Mereka selalu mengakumulasi kekayaan-kekayaan semata. Maka, jangan heran jika yang keluar dari slogan dan jargon yang mereka sebarkan itu, kita bisa dengan mudah membaca semangat hidup kapitalisme ada di dalam diri mereka. Waspadalah!

Ditulis Oleh:
Wahyu Eko Setiawan (Sam WES)
Bakal Calon Bupati Malang 2020
Dari Jalur Perseorangan (Independen)

WhatsApp chat