Membangun desa inklusi melalui peran aktif keluarga disabilitas

Oleh: Ken Kerta*

PPRBM Bhakti Luhur kembali mengadakan pelatihan disabilitas inklusif (13-14/2) di kecamatan Lawang, kabupaten Malang. Dalam pertemuan yang ke-6 ini pusat pemberdayaan masyarakat tersebut mengambil tema pembangunan inklusif disabilitas. Secara apik para fasilitator mengemas pelatihan dalam bentuk diskusi, games dan simulasi, sehingga ekspresif dan menyenangkan.

Pelatihan pembangunan inklusif disabilitas ini diikuti peserta dari perwakilan perangkat desa, Tim Penggerak PKK, pengurus paguyuban keluarga disabilitas Pelita Hati dan perwakilan organisasi disabilitas.

“Adalah cita-cita bersama mewujudkan kecamatan Lawang inklusif dengan jalan melibatkan seluruh elemen,” tutur Wakil Proyek Manajer Program Indepth Rights PPRBM Bhakti Luhur, Theresia Puji Astuti dalam sambutannya.

Indikatornya adalah difabel diterima oleh masyarakat dan saling menerima antara disabilitas dan non disabilitas. Harapannya, pada tahun 2020 nanti pembangunan inklusif disabilitas dapat terwujud. Indikator lainnya, disabilitas memperoleh hak yang sama di segala bidang sebagai implementasi amanah undang-undang RI nomor 8 tahun 2016.

Optimis hal ini akan terwujud dengan segala daya upaya semua pihak bahu-membahu ciptakan Kecamatan Lawang yang inklusif, kata Theresia Puji Astuti bersemangat.

“Yang terpenting dalam upaya ini adalah pendataan penyandang disabilitas di Kecamatan Lawang,” tutur Camat Lawang, Drs. Eko Wahyu Widodo, MSi dalam sambutannya. Data ini sangat penting untuk landasan pembangunan inklusif selanjutnya data juga berguna untuk pengadaan kartu penyandang disabilitas.

Adanya kartu penyandang disabilitas tersebut, tandas Camat bukan bermaksud untuk membedakan akan tetapi penting agar penyandang disabilitas dapat mengakses hanya secara lebih mudah. Harapannya untuk pemberdayaan disabilitas dapat berkoordinasi dengan pemerintah Desa melalui Alokasi Dana Desa, pungkasnya.

Pentingnya sinergitas lintas elemen masyarakat

Penulis sebagai pengiat inklusi di Malang mengapresiasi langkah-langkah PPRBM Baktu Luhur dalam membangun masyarakat inklusif. Dibentuknya paguyuban-paguyuban pada setiap kecamatan merupakan langkah efektif untuk memudahkan koordinasi keluarga disabilitas yang selama ini terhambat oleh persoalan aksesibilitas dan mobilitas. Paguyuban juga efektif melibatkan semua pihak khususnya dalam hal ini keluarga disabilitas.

Pembentukan paguyuban keluarga disabilitas juga melibatkan pemerintah Desa dan pemerintah Kecamatan sehingga nantinya hal-hal kegiatan yang berkaitan dengan regulasi akan mendapatkan dukungan secara lebih mudah dari pemerintah.

PPRBM juga dinilai memiliki sikap terbuka terhadap organisasi disabilitas lainnya sehingga menciptakan peluang sinergis. Contoh peluang misalnya dengan Lingkar Sosial Indonesia untuk bidang kewirausahaan. Atau seperti telah dilakukan bekerjasama dengan Forum Malang Inklusi untuk advokasi regulasi.

“Kami sangat terbuka untuk bekerjasama dengan semua pihak selama masih dalam bingkai inklusivitas yang kami bangun,” tandas Theresia Pudji Astutik.

Senada disampaikan Ketua Paguyuban Pelita Hati, Iin Indrayanti, “Dengan adanya paguyuban ini kita bisa bekerjasama baik dengan pihak pemerintah maupun masyarakat,” tuturnya. Hal ini kami lakukan untuk mendapatkan hak-hak penyandang disabilitas yang setara sebagai warga negara serta tidak ada diskriminasi lagi.

Sedangkan secara pribadi, lanjut Iin Indrayanti, saya berniat membantu menyediakan aksebilitas, membagi ilmu yg saya punya supaya disabilitas bisa mandiri. Untuk itulah pentingnya menjaring sebanyak mungkin relasi demi terciptanya kerjasama, pungkasnya.

*penulis adalah pendiri Lingkar Sosial Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

WhatsApp chat