Meramu Modal Sosial sebagai Modal Usaha

Solider.id, Malang – Modal uang dan ketersediaan alat kerja kerap kali menjadi alasan kendala bagi masyarakat difabel dan masyarakat pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan bisnis dan kewirausahaan. Namun jika menilik workshop Kewirausahaan Sosial bacth-1 yang diadakan Lingkar Sosial Indonesia (24/6) di Agrowisata Petik Madu Lawang, kabupaten Malang, modal uang dan alat kerja bisa dihasilkan dari meramu modal sosial secara baik. Artinya bagi difabel yang mampu mengolah modal sosial, modal uang dan alat kerja bukan syarat mutlak untuk memulai kegiatan usaha. Tulisan ini relatif menarik bagi calon wirausahawan yang memiliki hambatan permodalan.

Apa itu modal sosial?

Menurut Putnam, Robert dalam buku Bowling Alone The Collapse and revival of American Commmunity, New York: Simon and Schuster, tahun 2000, disebutkan modal sosial adalah bagian-bagian dari organisasi seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan menfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Modal sosial dijabarkan sebagai kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian dari masyarakat tersebut. Sedangkan menurut Fukuyama, F dalam artikel Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York: Free Pers, modal sosial diartikan sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjadinya kerjasama.

Penulis sebagai Pendiri Lingkar Sosial Indonesia menerapkan teori model sosial sejak berdirinya organisasi difabel tersebut tahun 2014, meski tanpa disadari. Teori Putnam dan Fukuyama diketahui penulis tahun 2015 ketika membantu penelitian mahasiswa tentang model investigasi dalam mengungkap perburuan satwa liar dilindungi di Kalimantan. Ditemukan proses investigasi banyak mendapatkan informasi dari jaringan yang terdapat dalam modal sosial, baik ikatan kuat (teman dekat, rekan sekantor, atasan, mitra bisnis) maupun ikatan lemah (teman baru, kenalan, relasi pihak ketiga dan sebagainya).

Meramu 5 poin penting modal sosial

Kembali pada kewirausahaan sosial, penulis meramu elemen-elemen modal sosial untuk menjalankan program ekonomi Lingkar Sosial Indonesia. Elemen yang dimaksud adalah informasi, data, jaringan, kepercayaan dan konsistensi. Berangkat dari lima elemen tersebut, tanpa modal awal berupa uang dan alat kerja, saat ini kelompok kerja wirausaha difabel yang dibentuk Lingkar Sosial tahun 2015 telah berkembang dengan aset puluhan pengrajin, alat kerja, galeri dan kerjasama usaha. Berikut rincian 5 elemen dan teknis penerapannya:
  1. Informasi, lebih pada sistem yang mengatur penyampaian informasi ke masyarakat luas. Dalam hal ini Lingkar Sosial menggunakan website dan media sosial sebagai corong informasi yang paling akses bagi difabel dari ragam apapun. Dibuktikan staf publikasi dan media sosial organisasi inklusif ini ditangani oleh seorang pengguna kursi roda dengan celebral palsy yang mengalami hambatan kinetik dan wicara.
  2. Data, merupakan sumber dan menu informasi yang disajikan. Lingkar Sosial dalam pengolahan dan penyajian data mengedepankan mutu dan kualitas produk, proses produksi dan penjualan, serta edukasi masyarakat tentang difabilitas atau disability awarreness.
  3. Jaringan, relasi kerjasama maupun pertemanan dengan organisasi sevisi dibidang pemberdayaan difabel dan kewirausahaan berbabasis sosial difabilitas. Lingkar Sosial membatasi hubungan dengan organisasi, perusahaan dan instansi pemerintah yang menjadi obyek kontrol.
  4. Kepercayaan, yaitu ikatan yang lahir dari kerjasama berkelanjutan yang berjalan baik. Kepercayaan juga bisa lahir dari sistem informasi yang baik, data yang akurat dan jaringan yang sehat.
  5. Konsistensi, yaitu ketetapan sikap, perilaku dan komitmen terhadap sistem informasi, akurasi data,  jaringan dan kemampuan menjaga kepercayaan.

Bagaimana mendatangkan modal uang dan alat kerja melalui optimalisasi modal sosial?

Langkahnya dengan meramu kelima elemen modal sosial diatas secara sistematik, terstruktur dan masif (STM). Sistematik merupakan uraian dan rumusan dalam konteks yang logis dan teratur sehingga membentuk sistem yang menyeluruh, utuh dan terpadu dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat obyek tertentu. Sedangkan terstuktur adalah dilakukan secara tersusun dan diatur sesuai rangkaian koordinasi. Sedangkan masif artinya dilakukan dalam skala luas dan berjamaah atau bersama-bersama.

Dimulai dari informasi dan data. Informasi yang sistematik selalu dibarengi oleh data yang akurat. Selanjutnya pencarian dan pengolahan data serta publikasi informasi tersebut dilakukan secara struktural. Dalam praktiknya bisa ditunjuk juru komunikasi. Dalam pengelolaan data dan informasi kelompok kerja Lingkar Sosial, dikelola oleh para pengurus bidang tertentu. Sehingga konsumen memperoleh  informasi dan data dari sumber yang sama. Informasi yang disampaikan secara masif didukung oleh data yang akurat akan melahirkan isu publik dan dukungan yang baik. Misalnya dalam teknis perolehan sumbangan kain perca dan mesin jahit bagi kelompok kerja. Publik paham dan percaya bahwa Lingkar Sosial adalah organisasi yang komitmen pada pemberdayaan difabel sehingga layak memperoleh dukungan alat dan bahan kerja, bukan semacam sumbangan sembako.

Selanjutnya adalah jaringan. Lingkar Sosial merupakan organisasi difabel dengan jaringan terbesar di Jawa Timur, khususnya dalam wilayah Malang Raya, meliputi kabupaten Malang, kota Malang dan kota Batu. Jalannya melalui pembangunan jaringan secara sistematik, terstruktur dan masif. Pada tahun 2016 misalnya, Lingkar Sosial merangkul para senior pergerakan difabilitas untuk kemudian membangun gerakan sosial yang bertajuk Satu Misi Menuju Malang Raya Ramah Difabel. Upaya ini sukses ditandai lahirnya Forum Malang Inklusi yang kini menjadi semacam wakil rakyat yang menghubungkan masyarakat difabel dengan pemerintah guna  memastikan implementasi kebijakan/ regulasi hak-hak difabel.

Di bidang ekonomi, memasuki tahun 2019 Lingkar Sosial Indonesia memulai kerjasama dengan until No Leprosy Remains (NLR) dalam proyek Pengembangan Pokja Wirausaha Difabel di Malang. Dampak yang diharapkan dari proyek ini adalah berkurangnya angka pengangguran difabel. Kerjasama ini berdampak penting bagi perkembangan perekonomian difabel, selain faktor dukungan finansial juga respon masyarakat difabel yang telah terbentuk apik sejak lama. Dalam proyek ini selain bekerjasama dengan Kementrian Kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat yang pernah mengalami kusta, Lingkar Sosial Indonesia juga bekerjasama dengan pendamping Kementrian Sosial PPD distrik Jawa Timur untuk tindak lanjut kebutuhan permodalan usaha, pendataan difabel, dan pendampingan lainnya.

“Pengembangan kelompok kerja kewirausahaan sesuai koordinasi kami dengan Lingkar Sosial akan kami wujudkan dalam pembentukan paguyuban keluarga difabel di setiap kecamatan di Malang Raya, yaitu kabupaten Malang, kota Malang dan kota Batu,” jelas Titing Rara Wulansari. Sehingga terdapat beberapa fungsi disini, selain pembangunan ekonomi juga pendataan difabel, terapi bagi anak-anak difabel, parenting serta pendampingan difabel lanjut usia, selaras dengan program kerja Kementrian Sosial.

“Untuk itu kami sebagai PPD bisa menjembatani, sebagai fasilitas dan penghubung dengan pemerintah dan swasta atau stakeolder lainnya dengan saling sharing”, imbuh Titing sapaan akrabnya.

Ia juga merespon tepatnya program pelatihan kewirausahaan Lingkar Sosial sesuai dengan kebutuhan difabel dalam membuka wawasan tentang bagaimana bersaing di dunia bisnis, menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang disekitarnya dan otomatis meningkatkan penghasilan difabel. Sedangkan untuk permodalan, pelaku usaha  difabel bisa mengakses dana bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Merawat jaringan kewirausahaan sosial

Masih terkait dengan meramu lima elemen modal sosial, setelah membahas informasi, data dan jaringan, selanjutnya kepercayaan dan konsistensi. Kedua elemen ini selain berfungsi penting untuk menjaga soliditas jaringan, keberlangsungan kemitraan. Kepercayaan publik, dan jaringan kepada kelompok usaha dimulai dari sistem informasi dan data, yaitu pengelolaan sistem informasi dan akurasi data yang ditampilkan. Selanjutnya konsistensi merupakan ketaatan  pada prinsip usaha yang dalam konteks kewirausahaan sosial profit, dampak sosial dan keberlangsungan usaha.

Lingkar Sosial Indonesia selain bergerak untuk pengembangan ekonomi difabel juga berkegiatan untuk advokasi kebijakan serta pendidikan dan penyadaran masyarakat. Dengan demikian ia memiliki sasaran kontrol kebijakan baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Linksos menolak segala bentuk kerjasama dengan organisasi maupun instansi yang terindikasi secara sistematik, terstruktur dan masif melanggar hak-hak difabel. Tak hanya itu organisasi pemberdayaan masyarakat ini juga menolak bekerjasama dengan program-program yang dinilai melalukan eksploitasi terhadap difabel atau kegiatan yang berdampak negatif pada upaya pemenuhan, perlindungan dan hak-hak difabel.

Menjaga konsistensi, tidak semua tawaran program harus diambil

Koordinator Forum Malang Inklusi (FOMI), Siswinarsih dalam sambutannya pada workshop Kewirausahaan Sosial batch-1 di Lawang, menyampaikan perihal konsistensi difabel pada tujuan hidup dan tujuan organisasi. Menurut perempuan difabel kinetik yang tak pernah mau menggunakan alat bantu ini, tidak semua tawaran baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta harus diambil. Melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mengelolanya.

“Contohnya berbagai tawaran pelatihan diambil, tapi usai pelatihan tak ada kegiatan apapun yang mencerminkan tindak lanjut dari materi yang telah diserap dalam pelatihan-pelatihan tersebut,” ungkap Siswinarsih. Demikian pula dengan tawaran permodalan yang diambil tanpa dibarengi oleh kemampuan  perencanaan dan pengelolaan. Bahkan termasuk kebutuhan alat bantu, beberapa kasus menunjukkan alat bantu difabel  dari program bantuan tidak terpakai bahkan tidak jelas keberadaannya. Penyebabnya selain inkonsistensi dari difabel sendiri juga model alat bantu yang tidak adaptif sehingga tidak bisa digunakan bahkan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.

Terkait konsistensi, Forum Malang Inklusi fokus bergerak dalam advokasi kebijakan, berkaitan dengan program kerja Lingkar Sosial memberikan dukungan advokasi terkait perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak- hak difabel di bidang ekonomi.

“Utamanya terkait advokasi kebijakan, Forum Malang Inklusi bekerjasama dengan Lingkar Sosial untuk  peningkatan kapasitas penyandang disabilitas dalam berorganisasi, yaitu akan dilakukan pelatihan paralegal dan advokasi,” tuturnya. Juga kerjasama dalam menginventarisir atau menggali permasalahan dan merumuskan ke dalam program kegiatan baik dalam bidang pemberdayaan, advokasi, serta pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang disabilitas, juga segala sesuatu yang menjadi kebutuhan difabel.

Transformasi mentalitas wirausaha

Penulis melihat kesetaraan makin terbuka pada semua bidang bagi difabel, termasuk kewirausahaan. Khususnya dalam konteks difabel di wilayah Malang dalam jaringan Lingkar Sosial, soal pelatihan, pendampingan berkelanjutan hingga permodalan telah terbuka lebar jalan untuk mengaksesnya. Tanpa agunan difabel bisa mengakses dana dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Koperasi Usaha Bersama (KUBE), tanpa syarat tingkat pendidikan difabel bisa mengakses pelatihan di BLK (Balai Latihan Kerja).

“Prinsipnya adalah difabel terdaftar dalam SIMPD atau Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas agar pemenuhan hak-hak difabel tepat sasaran,” terang pendamping Kementrian Sosial PPD Jawa Timur, Titing Rara Wulansari. Oleh karena itu kami bekerjasama dengan Lingkar Sosial Indonesia untuk memudahkan koordinasi di lapangan.

Menutup artikel ini, untuk merespon perkembangan baik ini adalah bagaimana para pihak dalam hal ini Pemerintah, organisasi difabel, dunia pendidikan, pelaku bisnis dan stakeholder lainnya mendorong transformasi paradigma difabel dari konsep kecacatan berbasis charity menuju konsep difabilitas berbasis human right. Kedepan perlindungan hak-hak difabel khususnya dalam bidang ekonomi masih terus ditingkatkan. Program UEP dan KUBE sudah baik untuk pemberdayaan ekonomi difabel, namun disisi lain kita masih harus tetap memperjuangkan implementasi kesetaran layanan di perbankan dan lembaga ekonomi lainnya.

Penulis : Ken Kerta

Editor   : Ajiwan Arief

Sumber artikel: Meramu Modal Sosial sebagai Modal Usaha

WhatsApp chat