Perempuan Difabel dan Krisis Kekerasan Seksual

Oleh: Ken Kerta*

Perempuan difabel hingga saat ini masih mengalami serangkaian diskriminasi, diantaranya kekerasan seksual. Diawal tahun 2019 ini saja terdapat beberapa kasus pelecehan yang terekspos dan viral di media. Belum lagi jika kasus kekerasan yang tak terekpos dan tak bisa diproses lanjut oleh aparat penegak hukum dengan alasan kurangnya bukti fisik dan kesaksian korban yang dianggap lemah berkaitan dengan kondisi difabilitas. Terlebih hingga saat ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual belum pula disahkan. Tulisan ini bermaksud mengungkap situasi kritis yang dialami difabel perempuan akibat kekerasan seksual dan pentingnya reformasi perlindungan hukum terhadap kelompok rentan ini.

Mengingat beberapa kasus kekerasan seksual 

Menuju akhir tahun 2018, tepatnya bulan November seorang perempuan tuli disekap dan diperkosa oleh Nasrianto selama satu bulan. Tak hanya itu selama penyekapan korban juga dicekoki narkoba, mengalami kekerasan fisik bahkan dijual kepada sesama penjahat seksual, sebagaimana, Senin (26/11/2018), sebagaimana diberitakan Detik. Masih di bulan yang sama, November 2018 seorang perempuan tuli yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dihamili majikannya hingga melahirkan anak perempuan. Lokasi kejadian dikabarkan Sindo di Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, (TTS) Nusa Tenggara Timur. Kemudian memasuki tahun 2019, diberitakan Kompas, personil Polsek Tana Toraja membekuk oknum guru honorer yang diduga melakukan tindak pemerkosaan terhadap gadis difabel di kecamatan Bonggakaradeng, Tana Toraja, Kamis (03/01/2019). Selain runtuhnya harga diri dan martabat juga trauma serta pandangan negatif masyarakat yang makin menyudutkan korban dan keluarganya. Situasi ini makin parah ketika media yang memberitakan kasus kekerasan seksual tersebut tanpa sadar turut melakukan ekspolitasi melalui pemberitaan yang vulgar. Misalnya foto, nama korban dan alamat dipaparkan jelas,  bahkan detil bagaimana proses pemerkosaan tersebut dilakukan. Penulisan atau pemberitaan yang keliru tersebut justru memberi stigma dan stereotip kepada korban. Meski penulisan dimaksudkan untuk menampilkan peristiwa secara berimbang atau cover both side, namun sesungguhnya telah turut menghukum dan menambah penderitaan korban. Contoh kasus pemerkosaan perempuan tuli di Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, (TTS) Nusa Tenggara Timur, media tanpa sungkan menyebut nama desa korban,  nama asli serta foto korban tanpa sensor. Sementara kasus di Tana Toraja, disayangkan oleh Direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK), Abdul Rahman atas sikap Kepolisian Resort Toraja, yang justru membebaskan pelaku dugaan percobaan pemerkosaan terhadap difabel. “Kenapa Polres Toraja cuma memberikan wajib lapor dan tidak dilakukan penahanan,” kata Gusdur nama sapaan Abd Rahmah kepada Tribun, Jumat (04/01/2018). PL (40), seorang guru honerer yang diduga sebagai pelaku dibebaskan polisi karena dianggap tidak cukup bukti atas kasus yang dituduhkan. Terduga pelaku hanya dibebankan wajib lapor. Terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), jika telah disahkan sebenarnya sudah cukup menjerat pelaku pencabulan sebab pelecehan seksual adalah termasuk tindak pidana kekerasan seksual.

Menelisik faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan difabel 

Penelitian terkait dengan advokasi terhadap kekerasan perempuan disabilitas telah banyak dilakukan. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Éva dan Pallaska yang berjudul Violence Against Women with Mental Disabilities: The Invisible Victims in CEE/NIS Countries. Penelitian ini menyebutkan kekerasan terhadap perempuan disabilitas juga terjadi ketika dilakukan pengobatan termasuk pemasangan kontrasepsi tanpa persetujuan, dipaksa aborsi, dan bahkan sterilisasi. Tingginya angka kekerasan sebagai akibat dari ketergantungan difabel pada orang lain yang disalahgunakan oleh orang lain, rendahnya tingkat pendidikan dan tidak bekerja sehingga bergantung pada pasangannya. (Szeli & Pallaska, 2004). Sedangkan dalam penelitian Therese Sands, Voice Of Our Own: Advocacy by Women with Disability in Australia and the Pacific, dinyatakan perempuan difabel Australia mengalami kekerasan yang sama yaitu dianiaya oleh perawat pribadi, dan paksaan sterilisasi. Dalam pilihan reproduksi perempuan difabel umumnya berkecil hati akibat dicegah memiliki anak-anak karena mereka dianggap tidak mampu menjadi seorang ibu. Selanjutnya, perempuan difabel cenderung lebih banyak menganggur, atau bekerja dengan upah terendah daripada laki-laki difabel dan perempuan lain dan yang ketiga adalah pendidikan, perempuan difabel tidak banyak dibicarakan dalam dunia pendidikan daripada laki-laki difabel dan perempuan lain. Banyak perempuan difabel tidak banyak memiliki akses ke dunia pendidikan (Sands, 2005).

Perempuan difabel dan kekerasan seksual dalam angka 

Menurut teori kecacatan feminis, pada dasarnya perempuan difabel berpotensi memiliki beban ganda (double burden) yaitu sebagai disabilitas dan perempuan. Berdasarkan hasil studi Douglas A. Brownridge membanding kekerasan pada perempuan difabel dengan perempuan non-difabel tergolong jauh lebih tinggi. Pada sampel pada 62 orang perempuan, ditemukan sebanyak 33% perempuan difabel mengalami kekerasan dan 22% menimpa perempuan tanpa disabilitas. Menurut data Komnas Perempuan pada kurun waktu tahun 2010-2012, terdapat 10.961 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dari angka tersebut, 35% diantaranya menimpa perempuan difabel. Kondisi tersebut seperti fenomena gunung es, ketika di permukaan terlihat kecil tetapi di dalamnya ternyata sudah mengakar sangat kuat. Jika diklasifikasikan terdapat 35% dari 10.961 kasus, atau sekitar 3.836 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan difabel. Jadi setiap tahunnya terdapat 1278 kasus kekerasan yang menimpa perempuan difabel. Atau dengan kata lain, ada 3-4 kasus kekerasan didominasi kasus perkosaan dan pelecehan seksual yang menimpa perempuan difabel setiap harinya. Bahkan menurut riset sederhana yang dilakukan di India tahun 2004 menunjukkan bahwa hampir semua difabel perempuan dipukuli. Sekitar 25% perempuan difabel mental menjadi korban perkosaan dan 6% disteril secara paksa (Rofah, 2013). Saat ini perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap perempuan difabel masih secara umum termaktub dalam UU No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Secara menyeluruh Undang-undang tersebut baru menjadi law in the book dan hanya kekal di dalam buku saja dan belum mencapai fase law in action seutuhnya dan benar-benar bisa diterapkan di masyarakat (Syafi’ie et al., 2014, p. 24). Semakin maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan difabel tidak dapat dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum dan lunaknya ancaman hukuman yang berlaku. Proses penanganan kasus sejak pertama sampai dijatuhkannya sanksi hukuman cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami korban kekerasan (Martha, 2003, p. 10).

Hambatan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus perempuan difabel 

Undang-undang pasal 12 dan pasal 13 Nomor 19 tahun 2011 mengatakan bahwa difabel wajib memperoleh perlindungan secara khusus dikarenakan perbedaan secara fisik mental dan atau keduanya. Namun dalam prakteknya kecenderungan hukum saat ini seringkali menunjukkan perempuan korban kekerasanlah yang justru didiskriminasi, diproses, bahkan ditahan sebagai tersangka. Putri Listyandari Rukmiyati, pada artikelnya berjudul Advokasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel di Tingkat Kepolisian, di Solider  diungkap perempuan difabel mengalami berbagai hambatan ketika berhadapan dengan hukum. Dimulai dari minimnya kepahaman perempuan difabel terhadap pendidikan reproduksi, hak dan advokasi juga, serta minimnya keberanian melaporkan kejahatan seksual. Hambatan lainnya aparat penegak hukum tidak berperspektif difabilitas. Contoh ketika aparat penegak hukum berhadapan dengan difabel retardasi mental, penyidik tidak memahami bahwa korban yang secara usia kronologis sudah dewasa tersebut pola berpikirnya masih seperti anak-anak, sehingga penyidik memaksakan pertanyaan-pertanyaan atau bentuk-bentuk penyidikan seperti perempuan dewasa karena korban dianggap mampu berpikir dan bertindak seperti perempuan dewasa. Atau ketika berhadapan dengan tuli korban. Aparat penegak hukum dan penterjemah yang tak paham perspektif difabilitas tidak sabar dalam menjalani proses penyidikan sehingga jawaban-jawaban dikhawatirkan menurut asumsi sang penerjemah atau dugaan penyidik saja bukan riilnya apa yang dimaksud tuli korban. Terdapat pula penterjemah yang takut disumpah dalam pengadilan karena sangsi dengan pemahamannya terhadap korban sehingga ada kemungkinan ia salah menterjemahkan.

Selain itu ketersediaan alat-alat bantu dan kemudahan akses untuk difabel juga sangat diperlukan, seperti alat bantu dengar, kursi roda, kruk,  tangan dan kaki palsu serta tongkat akan memudahkan difabel dalam mobilitas dan mengerjakan tugas-tugas motoriknya. Putri sangat menekankan penting ketersediaan aksesibilitas dan alat bantu untuk menjamin psikologis difabel korban dalam proses penyidikan maupun peradilan. Berikutnya belum ada perlindungan hukum yang secara khusus melindungi perempuan difabel. Putri mencontohkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1 diterangkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, namun dalam hal ini tidak ada regulasi untuk seseorang dengan metal retradasi, sehingga ketika usia sudah lebih dari 18 tahun namun pola berpikir masih seperti anak-anak tidak termasuk anak-anak memperoleh perlakuan selayaknya perempuan dewasa. Segala bentuk hambatan dalam proses perempuan difabel berhadapan dengan hukum menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mengatasinya. Tanpa itu bentuk-bentuk perlakuan yang tidak semestinya kepada korban dan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan khusus kaum perempuan difabel tersebut akan mempersulit penanganan kasus. Dampaknya selain pada psikologi korban juga tidak adilnya keputusan/sanksi yang dibebankan pada pelaku.

Kekosongan hukum dan urgensi pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual  

Kasus kekeasan demi kekerasan masih dialami difabel perempuan dari waktu ke waktu. Kondisi korban yang sebelumnya telah memperoleh stereotipe atas perempuan dan kedisabilitasan,  diperburuk dengan tidak tuntasnya penanganan oleh aparat penegak hukum. Selain itu  pemberitaan media yang vulgar sehingga tanpa sadar turut menghukum dan membuat stereotip bagi korban. Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan, harus ada upaya serius yang bisa dilakukan oleh banyak pihak, utamanya dalam hal ini Pemerintah khususnya aparat penegak hukum,  masyarakat luas, media, komunitas difabel, keluarga dengan anggota keluarga difabel serta difabel itu sendiri. Dalam lingkup yang lebih luas seperti diberitakan Kompas,  bahwa proses hukum laporan pidana Baiq Nuril terhadap Muslim, mantan Kepala SMA 7 Mataram sekaligus mantan atasannya, telah dihentikan di tingkat penyelidikan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) dengan alasan laporan pidana tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur Pasal 294 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dan dengan dihentikannya proses hukum atas laporan pidana Baiq Nuril oleh Polda NTB, maka saat ini status Baiq Nuril sudah bukan korban lagi. Maria Ardianingtyas. Advokat & Pemerhati Dunia Hukum dalam artikelnya berjudul Urgensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, di Kompas mengulas kegagalan Baiq Nuril dalam memperjuangkan haknya sebagai korban kasus pelecehan seksual seolah membuktikan bahwa memang ada kekosongan hukum dalam perlindungan hukum perempuan di Indonesia. Faktanya KUHP tidak mengatur mengenai pelecehan seksual secara verbal, Diungkapnya perempuan di Indonesia sulit melindungi dan membela dirinya apabila harus menghadapi hal-hal yang bisa dikategorikan pelecehan seksual secara verbal. Selain tidak ada dasar hukum yang kuat, pembuktiannya pun juga cukup sulit karena butuh alat bukti yang merekam kejadian pelecehan seksual. Bahkan bisa menjadi boomerang bagi si korban yaitu dapat terjerat Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2008 juncto UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus ini sebenarnya tak perlu terjadi apabila Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS). Karena apabila melihat Rancangan UU PKS versi tanggal 6 April 2017 (RUU PKS), pelecehan seksual adalah termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Dalam RUU PKS diatur di dalam Pasal 12, didefinisikan kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik maupun non-fisik terhadap orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Pelecehan seksual merupakan delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas, dan anak dengan disabilitas, akan menjadi delik pidana biasa. Belajar dari kasus Baiq Nuril dan beberapa pelecehan difabel perempuan inilah, betapa pentingnya RUU PKS untuk segera disahkan. Undang-undang tersebut juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjalankan program Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu goal ke-5 mengenai kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. Apalagi menurut Maria Ardianingtyas, sebenarnya RUU PKS ini berada di urutan keenam Prolegnas Prioritas 2015-2019, namun entah kenapa sampai saat ini belum kunjung juga disahkan. SDGs sendiri tertuang di dalam Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Maka dari itu peran Pemerintah sangat diharapkan untuk terus mendorong disahkannya RUU PKS, agar kepastian hukum terhadap perlindungan perempuan dapat terjamin di Indonesia. (Ken)

Links referensi:

1. Perempuan Difabel yang Diperkosa Dijual Rp 400 Ribu, https://news.detik.com/read/2018/11/26/134055/4317640/10/perempuan-difabel-yang-diperkosa-dijual-rp-400-ribu

2. Perempuan Penyandang Disabilitas Dihamili Majikan hingga Melahirkan, https://daerah.sindonews.com/read/1358900/174/perempuan-penyandang-disabilitas-dihamili-majikan-hingga-melahirkan-1543559263

3. Diduga Perkosa Gadis Disabilitas, Guru Honorer di Tana Toraja Dibekuk Polisi, https://regional.kompas.com/read/2019/01/03/10474271/diduga-perkosa-gadis-disabilitas-guru-honorer-di-tana-toraja-dibekuk-polisi 4. Perdik Sesalkan Polisi Bebaskan Terduga Pelaku Percobaan Perkosaan Difabel di Tana Toraja, http://makassar.tribunnews.com/2019/01/05/perdik-sesalkan-polisi-bebaskan-terduga-pelaku-percobaan-perkosaan-difabel-di-tana-toraja

5. Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan di Sapda► 199 INKLUSI: Journal of Disability Studies,Vol. 3, No. 2/ Jul-Des 2016 6. Urgensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, https://nasional.kompas.com/read/2019/01/25/19464641/urgensi-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual

Foto: ilustrasi perempuan difabel dari Autism Aspergers Advocacy Australia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

WhatsApp chat