Pers Rilis: Membangun Masyarakat Berdaya dan Inklusif melalui Kelompok Difabel Desa

Masih minimnya partisipasi difabel dalam proses pembangunan, mendasari Lingkar Sosial Indonesia (Linksos) membentuk kelompok-kelompok difabel di desa. Menurut Linksos adanya kelompok difabel desa (KDD) akan menjadi wadah masyarakat minoritas tersebut masuk dalam sistem perwakilan musyawarah desa. Teknis pembentukannya adalah melalui pokja-pokja yang sebelumnya telah dibentuk di tingkat kecamatan. Selain itu, Linksos juga mengadakan pelatihan-pelatihan advokasi serta mengembangkan Forum Belajar Bersama Desa Inklusi.

Aktivitas pelatihan advokasi belum lama diadakan di Agrowisata Petik Madu Lawang, mengusung tema Advokasi Hak-hak Difabel di Desa, pemateri workshop Kertaning Tyas mengajak peserta merumuskan kiat-kiat sederhana melakukan advokasi anggaran untuk memperoleh pendanaan kegiatan pemberdayaan melalui alokasi dana desa. Pelatihan selanjutnya, masih di bulan Oktober ini, workshop Advokasi Hak melalui Kelompok Difabel Desa akan dilakukan di Kecamatan Pakisaji.

 

Difabel Desa dalam data

Data Badan Pusat Statistik kabupaten Malang menyebutkan jumlah difabel tahun 2017 mencapai  7.686 jiwa, meliputi 2.730 jiwa dengan difabel fisik, 1.431 orang difabel netra, 2.143 orang tuli, dan 1.112 orang dengan difabel mental. Catatan Lingkar Sosial Indonesia, dari keseluruhan jumlah tersebut, hanya sekira 150 orang yang terlibat dalam organisasi difabel. Jumlah tersebut didominasi oleh orang berusia produktif dengan difabel fisik, difabel netra dan tuli. Sedangkan difabel mental dan intelektual belum terorganisir dengan baik.

Meski idealnya adanya organisasi tempat bernaung mereka dapat menjadi wadah penyampai aspirasi, namun prakteknya kelompok-kelompok tersebut belum terakomodasi secara maksimal dalam proses pembangunan. Penyebabnya adalah rendahnya tingkat SDM, rata-rata difabel di desa berpendidikan sekolah menengah ke bawah.

Data lainnya, 90 persen difabel tinggal di desa, namun pembangunan sarana prasarana ramah difabel justru banyak dibangun di kota-kota besar, itupun belum sesuai dengan standar perundangan yang berlaku, yaitu Permen PUPR nomer 14 tahun 2017 tentang Aksesibilitas Bangunan Gedung. Para difabel yang tinggal di kota, mayoritas adalah para pekerja dan mahasiswa, dengan latar belakang ekonomi keluarga rerata menengah ke atas. Sementara para difabel di desa-desa yang rentan dengan kemiskinan, hidup tanpa aksesibilitas dan tanpa akomodasi yang layak di segala bidang.

Masih tentang data difabel, ketika menengok data profil desa, informasi tentang jumlah orang dan potensi difabel masih minim. Sebabnya memang belum ada instrumen khusus di desa yang mengatur pendataan difabel. Pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik hasilnya tidak dibagikan kepada Pemerintah Desa, inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab tidak adanya data difabel di tingkat desa namun ada di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Berbeda dengan informasi tentang anak-anak, perempuan, pekerjaaan warga, jumlah ternak dan pepohonan, dan lain-lain yang secara berkala di update. Minimnya data ini menyebabkan pembangunan desa tidak mengacu pada kepentingan difabel. Difabel di desa hidup dalam keterbatasan sarana dan prasarana serta partisipasi sosial. Penyebabnya bukan pada sesama manusia yang tidak peduli, melainkan ada pada regulasi/ kebijakan yang belum berpihak pada mereka.

Berangkat dari data-data diatas, Lingkar Sosial Indonesia berupaya menfasilitasi para difabel di tingkat desa untuk mampu mengorganisir diri, berkelompok agar dapat masuk dalam sistem perwakilan musyawarah desa. Tak cukup itu, difabel  yang kemudian terbangun sebagai Kelompok Difabel Desa tersebut, dibekali pelatihan-pelatihan advokasi dan kewirausahaan sosial sebagai bekal mereka dalam berorganisasi. Lingkar Sosial Indonesia juga membuka akses masyarakat luas untuk mengenal hak-hak sosial dan inklusivitas difabel di tingkat desa melalui pengembangan Forum Belajar Bersama Desa Inklusi.

 

Kelompok Kerja sebagai ujung tombak pemberdayaan difabel desa

Kelompok kerja (Pokja) wirausaha difabel mulai dirintis Lingkar Sosial Indonesia pada tahun 2015 untuk membantu mengatasi perekonomian difabel melalui sharing job, sharing modal, dan sharing jaringan. Dari prinsip inilah pokja kemudian menjadi model pergerakan ekonomi difabel di Malang Raya. Selain kepemilikan aset alat kerja hasil swadaya masyarakat, kelompok ini juga menjalin kerjasama dengan beberapa UKM untuk menjalankan bisnisnya.

Progress terkini, pokja Lingkar Sosial mulai berkembang di beberapa kecamatan di Malang Raya, tepatnya 12 pokja di kabupaten Malang, 3 pokja di Kota Malang dan 1 pokja di kota Batu. Strateginya, selain untuk penguatan ekonomi masyarakat, pokja-pokja ini menjadi ujung tombak pembentukan kelompok-kelompok difabel desa (KDD). Peran KDD untuk selanjutnya adalah masuk dalam sistem permusyawaratan desa, sehingga hak-hak dan kepentingannya akan terakomodasi dalam pembangunan desa.

Prinsip sharing job, sharing modal dan sharing jaringan efektif membentuk karakter anggotanya sebagai individu yang mandiri dan bermartabat. Mindset para pengurus pokja sedikit banyak berlandaskan social model yang menempatkan difabel sebagai subyek pembangunan, menggeser pola pikir medical model yang menempatkan difabel sebagai orang yang tidak sehat lahir dan batin sehingga layak menjadi obyek rehabilitasi dan obyek bantuan sosial.

KDD sebagai bagian dari program desa inklusi yang kini tengah digiatkan oleh Lingkar Sosial Indonesia tentu memerlukan para pengurus dengan pola pikir kritis. Dari para penggerak KDD ini pula akan lahir rumusan-rumusan Peraturan Desa (perdes) sebagai salah satu dari 9 indikator desa inklusi sehingga kebijakan desa akan benar-benar menempatkan hak-hak difabel sebagai arus utama.

 

Mengenal 9 indikator desa inklusi

Menilik Temu Inklusi tahun 2014, terdapat 9 indikator desa inklusi, yaitu:

  1. Memiliki data dan informasi tentang aset desa yang komprehensif dan terupadate, termasuk data difabel
  2. Adanya wadah/ organisasi bagi difabel
  3. Adanya jaminan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan
  4. Adanya proses anggaran yang melibatkan inklusi difabel (proses, alokasi anggaran, realisasi dan evaluasi)
  5. Regulasi yang mendukung (PERDES)
  6. Kesetaraan akses pada layanan umum di desa
  7. Keberadaan sarana fisik yang lebih aksesibel
  8. Adanya bentuk tanggungjawab sosial dari masyarakat
  9. Adanya ruang untuk berinovasi dan berjejaring

 

KDD dalam Visi Program Desa Inklusi Lingkar Sosial Indonesia

Desa merupakan satuan terkecil pemerintah menyimpan potensi besar dalam upaya advokasi hak-hak difabel. Dari kebijakan desalah kemudian muncul kebijakan-kebijakan di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Adanya kebijakan desa yang mengarusutamakan hak-hak difabel prinsipnya akan muncul dari usulan kelompok difabel dalam musyawarah-musyawarah desa.

Lingkar Sosial Indonesia melalui gerakan pendidikan dan penyadaran masyarakat, secara kontinyu melakukan pelatihan-pelatihan advokasi, kewirausahaan sosial, disability inclusive development serta pelatihan-pelatihan lainnya, baik secara langsung turun ke desa-desa sasasaran maupun melalui sekolah kader seperti forum belajar bersama desa inklusi. Output yang diharapkan adalah munculnya kader-kader desa inklusi yang setidaknya siap menginklusikan desa-desa asal tempat mereka tinggal.

Dari ragam latar belakang organisasi asal peserta pelatihan Lingkar Sosial Indonesia yang bermacam-macam, tentu saja juga menjadi harapan baru bahwa setiap orang dan setiap organisasi apapun bisa berperan aktif sebagai aaktor penggerak desa inklusi. Apalagi mengingat untuk kabupaten Malang saja terdapat 12 kelurahan dan 378 desa atau total akan terdapat 390 KDD yang harus terbentuk, yang hal tersebut tidak mungkin menjadi beban monopoli sebuah organisasi.

Harapannya semua organisasi difabel di Malang Raya akan terlibat dalam proses menginklusikan desa-desa. Dengan potensi jumlah sumber daya organisasi yang cukup memadai, selain Lingkar Sosial dengan 16 kelompok kerjanya, juga terdapat belasan oganisasi difabel, diantaranya HWDI, Gerkatin, Pertuni, DMI, OPD, AGI, Rumah Sahabat, Shining Tuli, Bakti Luhur serta paguyuban-paguyuban orangtua ABK. Tantangan terbesarnya adalah ego sektoral antar organisasi, solusinya antara lain mengoptimalkan peran organisasi payung seperti Forum Malang Inklusi dan  Asosiasi Pengusaha Difabel Indonesia.

Pers Rilis diterbitkan oleh Lingkar Sosial Indonesia, Senin 21 Oktober 2019

Info lebih lanjut kontak: KERTANING TYAS, Founder Lingkar Sosial Indonesia, whatsapp 0857 6463 9993, email: info.lingkarsosial.org

WhatsApp chat