Pers Rilis: Membangun Pokja Wirausaha per Kecamatan untuk Pemenuhan Kebutuhan Lapangan Kerja Difabel di Malang Raya

Lingkar Sosial Indonesia (Linksos) membangun kelompok-kelompok kerja (pokja) wirausaha per kecamatan untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja penyandang disabilitas di Malang Raya. Langkah ini diambil selain sebab masih minimnya kesempatan kerja bagi masyarakat minoritas yang pula familier disebut difabel ini juga untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia.

DOWNLOAD PERS RILIS

Mengapa Pokja Wirausaha Difabel ini penting?
  1. Sisi regulasi dan kebijakan, UU RI nomer 8 Tahun 2016 mengamanahkan hak ekonomi dan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Diantaranya hak ketenagakerjaan sebesar 2 persen di BUMN dan 1 persen di perusahaan swasta. Namun rendahnya rata-rata tingkat pendidikan dan minimnya keahlian/ keterampilan menjadi salah satu faktor kesulitan penyandang disabilitas memenuhi kriteria rekrutmen karyawan/ pegawai. Beberapa perusahaan yang menawarkan lapangan kerja juga belum memiliki standar aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Permen PUPR nomer 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
  2. Sisi sosial, Masih tingginya stigma, baik self stigma maupun stifma masyarakat terhadap penyandang disabilitas, utamanya dalam hal ini stigma terhadap orang yang mengalami kusta (OYPMK) dan orang dengan gangguan jiwa (OGDJ) sebagai hambatan sosial bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
  3. Sisi permodalan, minimnya pengetahuan dan keterampilan penyandang disabilitas tentang administrasi dan keuangan sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan pihak lain seperti pemodal dan lembaga keuangan untuk bekerjasama, disamping masih perlunya peningkatan kontrol terhadap implementasi kebijakan inklusif yang menjamin kesetaraan hak penyandang disabilitas dalam akses permodalan dan perbankan.
  4. Sisi pendidikan dan penyadaran masyarakat, model kewirausahaan yang diterapkan dalam sistem pokja mengedepankan pengelolaan modal sosial (elemen-elemen sosial seperti jaringan, kepercayaan dan relasi bisnis) yang melahirkan dampak sosial yang baik, dan meningkatkan kepercayaan publik .
  5. Pokja wirausaha difabel Lingkar Sosial Indonesia menginiasi praktik-praktik baik untuk melakukan perubahan sebagai upaya pemenuhan, perlindingan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas khususnya di bidang ekonomi.
Langkah- langkah membangun pokja wirausaha difabel:
  1. Memetakan potensi dan persoalan yang dihadapi para wirausahawan difabel
  2. Merumuskan solusi berdasarkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada
  3. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meninhgkatkan kapasitas dan kapabilitas difabel khususnya di bidang ekonomi
  4. Mengakomodasi alumni pelatihan dalam kelompok-kelompok kerja di tingkat kecamatan dengan model pilot project pokja wirausaha Lingkar Sosial tahun 2015.
  5. Bekerjasama dengan Pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan stakeholder lainnya untuk akses pelatihan dan permodalan.

 

Sasaran Pengembangan Pokja Wirausaha difabel:
  1. Masyarakat penyandang disabilitas usia produktif
  2. Orangtua anak berkebutuhan khusus (ABK)
  3. Anak-anak dan remaja disabilitas untuk tujuan pengkaderan.

 

Keanggotaan pokja wirausaha difabel bersifat inklusif, meliputi:
  1. Masyarakat penyandang disabilitas
  2. Orangtua dari anak berkebutuhan khusus (ABK)
  3. Masyarakat non disabilitas yang berkompeten di bidang kewirausahaan sosial

 

Target Pembentukan Pokja Wirausaha difabel:

Terhitung sejak Mei 2019 hingga Desember 2020 Lingkar Sosial akan membangun 33 pokja wirausaha di kabupaten Malang, 5 pokja wirausaha di kota Malang dan 3 pokja di kota Batu. Dengan target pencapaian pembentukan pokja, 100 persen di kota Malang dan kota Batu, serta 25 persen di kabupaten Malang atas pertimbangan luas wilayah.

Saat ini telah Pokja-pokja tersebut dalam pendampingan Lingkar Sosial Indonesia melalui Asosiasi Pengusaha Difabel Indonesia yang dibentuk pada bulan Mei 2019 di Gondanglegi dalam acara pertemuan lintas pengusaha difabel dan orang yang pernah mengalami kusta (OYPMK). Masing-masing pokja minimal beranggotakan 10 orang.

Progress terkini dari pengembangan pokja wirausaha difabel adalah:
  1. Terbentuknya Asosiasi Pengusaha Difabel Indonesia (APDI) sebagai wadah para wirausahawan berbagai informasi bisnis, sharing job, sharing modal, sharing pelatihan dan magang kerja. APDI dibentuk pada bulan Mei 2019 dalam Pertemuan Pengusaha Difabel dan orang yang pernah mengalami kusta (OYPMK) yang diselenggarakan oleh Lingkar Sosial Indonesia di kecamatan Gondanglegi, kabupaten Malang.
  2. Terbentuk 7 (tujuh) pokja wirausaha difabel tingkat kecamatan, yaitu tiga pokja di kabupaten Malang yaitu Lawang (pilot project tahun 2015), Kepanjen, Gondanglegi dan Pagelaran, serta tiga pokja di kota Malang yaitu Kedung Kandang, Sukun dan Blimbing.
  3. Pelaksanaan rencana tindak lanjut dari workshop Kewirausahaan Sosial (social enterprise) yaitu pembuatan proposal untuk akses dana UEP atau Usaha Ekonomi Produktif program Kementrian Sosial RI. Untuk akses ini Lingkar Sosial Indonesia bekerjasama dengan Pendamping Kemensos PPD Jawa Timur.

 

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan pokja wirausaha difabel:
  1. Masyarakat yaitu para anggota lintas organisasi difabel se- Malang Raya (kabupaten Malang, kota Malang dan kota Batu)
  2. Forum Malang Inklusi (FOMI) yaitu forum advokasi kebijakan beranggotakan lintas organisasi di Malang Raya. FOMI berdiri pada bulan September di kecamatan Lawang melalui gerakan sosial Menuju Malang Raya Ramah Difabel yang diinisiasi oleh Lingkar Sosial Indonesia dan para tokoh masyarakat difabel di Malang.
  3. Pemerintah dalam hal ini khususnya Kementrian Sosial untuk akses permodalan usaha, dan Kementrian Kesehatan untuk pemberdayaan orang yang pernah mengalami kusta (OYMPK), Pemerintah kota dan kabupaten serta lintas organisasi perangkat daerah (OPD)
  4. Organisasi non Pemerintah dalam hal ini NLR atau until No Leprosy Remains untuk support pendanaan pelatihan- pelatihan
  5. Pemerintah Desa untuk akses Dana Desa bagi kegiatan pemberdayaan ekonomi difabel
  6. CSR perusahaan swasta untuk support berbagai kebutuhan pengembangan
  7. Perguruan Tinggi untuk pengembangan penelitian dan pelatihan.

 

Informasi mengenai kegiatan pelatihan:

Terhitung Mei hingga Desember 2019 nanti, Lingkar Sosial Indonesia bekerjasama dengan NLR untuk pengembangan Pokja Wirausaha Difabel melalui berbagai pelatihan. Materi pelatihan meliputi Kewirausahaan Sosial (social enterprise), Advokasi Hak Ekonomi serta Pembangunan Inklusif Disabilitas (Disability Inclusive Development).

  1. Kewirausahaan Sosial merupakan kegiatan bisnis berbasis sosial kemasyarakatan. Usaha ini selain berorientasi pada profit (keuntungan) juga dampak sosial secara berkelanjutan. Dampak sosial yang dimaksud meliputi peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat setempat dalam usaha ekonomi.
  2. Advokasi Hak Ekonomi merupakan peningkatan pemahaman dan keterampilan difabel dalam melakukan advokasi hak ekonomi berdasarkan UU RI nomer 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Materi dalam pelatihan ini meliputi Lobi dan Advokasi, Jurnalistik serta belajar kancah atau praktek lapangan.
  3. Pembangunan Inklusif Disabilitas merupakan pembangunan yang mengakomodasi hak-hak semua orang termasuk penyandang disabilitas. Kegiatan ini akan dikemas dalam bentuk workshop dan focus group discussion (FGD) yang melibatkan Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, organisasi penyandang disabilitas dan organisasi perangkat daerah terkait.

 

Pers Rilis dibuat oleh Yayasan Lingkar Sosial Indonesia pada hari Sabtu, 6 Juli 2019 di Malang. Informasi lebih lanjut bisa  menghubungi Ketua Lingkar Sosial Indonesia, Kertaning Tyas di whatsapp 085764639993, email: info.lingkarsosial@gmail.com, website www.lingkarsosial.org  
WhatsApp chat