Linksos Gandeng PPD Kemensos Kembangkan Pokja Wirausaha Difabel di Malang

Lingkar Sosial Indonesia kembali mengadakan pertemuan lintas pengusaha difabel dan orang yang pernah mengalami kusta (OYPMK). Setelah dua pertemuan sebelumnya diadakan di kecamatan Gondanglegi dan Pakisaji, Kabupaten Malang, kali ini diadakan di kota Malang tepatnya di Rumah Malang Creative Fusion (MCF).

Pertemuan-pertemuan tersebut merupakan rangkaian kegiatan dari proyek Membangun Pokja Wirausaha Difabel Lingkar Sosial Indonesia atas kerjasama dengan until No Leprosy Remains (NLR) untuk dampak pengurangan angka difabel pengangguran di Malang.

Direktur Lingkar Sosial Indonesia, Kertaning Tyas mengatakan pertemuan pertama dan kedua bertujuan mengidentifikasi persoalan, potensi dan solusi kewirausahaan difabel. Sedangkan dalam pertemuan yang ketiga adalah focus group discussion (FGD) yang menghadirkan para stake holder untuk membantu menjawab berbagai persoalan kewirausahaan, mengkaji lebih dalam potensi-potensi serta merumuskan solusi yang diperlukan.

“Pertemuan pertama di Gondang Legi, antara mensepakati dibentuknya Asosiasi Pengusaha Difabel Indonesia yang bertujuan sebagai wadah komunikasi, sharing job dan berbagi informasi kewirausahaan bagi para pengusaha difabel,” terang Ken Kerta sapaan akrabnya.

Sedangkan pada pertemuan kedua di Pakisaji lebih pada menajamkan rumusan persoalan potensi dan solusi yang diperlukan. Tindak lanjutnya pada pertemuan yang ketiga, kami mengadakan focus group discussion dengan menghadirkan para stakeholder untuk menjawab semua persoalan dan hambatan yang ada.

Para stakeholder yang terlibat dalam pertemuan tersebut selain dari perwakilan Asosiasi Pengusaha Difabel Indonesia, narasumber dari Forum Malang inklusi dan PPD Kementerian Sosial wilayah Jawa Timur. Harapannya adanya pertemuan ini tak hanya sebagai sekedar perbincangan melainkan dapat diimplementasikan secara baik oleh semua pihak.

“Kami menyambut baik adanya kegiatan yang diinisiasi oleh Lingkar Sosial Indonesia ini, karena senada dengan program pemerintah antara lain terkait dengan kewirausahaan seperti Usaha Ekonomi Produktif atau UEP Kementerian Sosial,” tutur Koordinator PPD Kementrian Sosial wilayah Jawa Timur, Titing Rara Wulansari.

UEP merupakan dana hibah pemerintah kepada masyarakat yang bisa diwujudkan dalam bentuk barang atau alat produksi maupun uang sebagai modal. Kami juga akan mendorong para pengusaha difabel dapat mengakses CSR Perusahaan swasta dan jaringan donor lainnya, imbuh Titing sapaan akrabnya. Agar memudahkan kontrol dan monitoring masyarakat difabel yang telah terdata dalam SIMPD atau Sistem Infromasi Managemen Penyandang Disabilitas akan dibentuk per kelompok kerja sesuai potensi SDM yang tersedia.

Perwakilan Forum Malang Inklusi, Siska Budiarti mengatakan pihaknya menyambut baik program ini. Menurutnya hal tersebut tepat untuk menjawab kebutuhan dan tantangan kewirausahaan difabel khususnya di Malang. Namun berkaca pada pengalaman- pengalaman sebelumnya , sangat diperlukan fungsi kontrol dan monitoring secara berkelanjutan.

“Kami sepakat dengan rencana dibentuknya kelompok- kelompok kerja untuk kemudian difasilitasi mengakses dana hibah maupun pinjaman dari pemerintah, CSR perusahaan maupun organisasi-organisasi sosial, yang mana tujuan dari kelompok-kelompok tersebut adalah memudahkan fungsi kontrol dan monitoring, papar Siska.

Semangat yang sama disampaikan salah satu difabel pengusaha yang hadir. “Prinsipnya bukan bantuan modal semata yang diharapkan melainkan model kerjasama yang mendidik dan membangun mental difabel agar mandiri dan bertanggungjawab,” tutur Slamet, pemilik bengkel elektronik asal Kepanjen. Misalnya dalam bentuk pinjaman lunak atau tanpa bunga dan bergilir, selain difabel berkewajiban mengembalikan modal juga bertanggungjawab atas keberlangsungan perputaran modal secara bergilir.

Mengutip resume rapat, FGD yang bertajuk Menggali Potensi Sinergitas Stakeholder untuk Pengembangan Wirausaha Disabilitas tersebut mensepakati rencana tindak lanjut diantaranya:

  1. Membentuk kelompok-kelompok pengusaha/ wirausahawan di tingkat kecamatan. Kelompok ini berfungsi untuk monitoring dan evaluasi usaha.
  2. Setelah terbentuk kelompok (satu kelompok minimal 5 orang), masing-masing kelompok mengirimkan satu orang perwakilan ke Lingkar Sosial Indonesia dan/ atau ke Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan khususnya materi penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan pelaporan keuangan.
  3. Masing-masing kelompok memastikan anggotanya telah terdata dalam Sistem Infromasi Managemen Penyandang Disabilitas (SIMPD).
  4. Memiliki kelompok kerja, mengikuti pelatihan kewirausahaan di Lingkar Sosial dan/atau BLK, serta telah terdata dalam SIMPD adalah prasyarat mengakses UEP, CSR dan aktivitas permodalan lainnya. (admin)
WhatsApp chat