Lingkar Sosial Indonesia dalam Lokakarya Penyusunan Indikator dan Rencana Aksi Nasional HAM bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2020-2024

Australia-Indonesia Patnership for Justice (AIPJ2) bersama jaringan organisasi penyandang disabilitas menggelar Lokakarya Penyusunan Indikator dan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) bagi Penyandang Disabilitas, tahun 2020-2024 bagi Penyandang Disabilitas. Kegiatan dilakukan selama 3 hari, 26-28 Maret 2019 di Grand Mercure & Ibis Yogyakarta Adi Sucipto Hotel, Jl. Laksda Adi Sucipto No. 80, Yogyakarta.

“Penyusunan indikator dan RANHAM bagi penyandang disabilitas ini penting sebagai tolok ukur sekaligus arah implementasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas,” tutur Ketua Lingkar Sosial Indonesia (LINKSOS), Kertaning Tyas, salah satu peserta lokakarya.

Lingkar Sosial Indonesia dalam lokakarya ini banyak memberikan masukan terkait dengan peningkatan layanan terhadap anak-anak disabilitas dan pemenuhan hak dasar untuk semua ragam disabilitas, termasuk dalam hal ini adalah orang yang mengalami kusta.

“Peningkatan layanan bagi anak disabilitas sangat penting, karena dari sinilah awal mula masa depan yang lebih baik bagi difabel dan usia lanjut,” jelas Ken Kerta sapaan akrabnya. Dimulai dari hal yang paling mendasar adalah pelayanan terapi, imunisasi dan obat-obatan. Selama ini pelayanan kesehatan untuk anak disabilitas dari pemerintah dinilai tidak mencukupi kebutuhan mereka.

Untuk imunisasi anak-anak dengan cerebral palsy, autis dan down syndrome misalnya, hanya terdapat sebagian saja yang bisa diakses secara gratis selebihnya menjadi tanggung jawab orang tua. Sementara biaya imunisasi dan juga terapi obat-obatan tidak murah dan tidak semua orang tua disabilitas mampu membelinya.

Dampak dari hal ini anak-anak disabilitas dari orang tua yang kurang mampu tidak dapat mengakses layanan kesehatan secara penuh, Sehingga dalam konteks pemenuhan hak kesehatan mereka terlantar. Dampaknya secara lebih luas tentu mempengaruhi kesehatan, kemampuan mobilitas, juga kemampuan kemandirian anak tersebut sehingga ketika dewasa berpotensi menjadi beban bagi keluarga dan lingkungannya.

Masih di bidang kesehatan, LINKSOS juga menyoroti hambatan disabilitas fisik, sensorik, mental dan intelektual. Secara umum mereka memerlukan sarana dan prasarana serta pelayanan yang akses sehingga dapat mengakses layanan kesehatan secara mandiri. Misalnya petugas khusus untuk mendampingi disabilitas dengan hambatan mobilitas serta ketersediaan juru bahasa isyarat.

Ken Kerta juga menyoroti diskriminasi yang terjadi dalam layanan kesehatan jiwa dan orang-orang yang mengalami kusta. “Stigma dan diskriminasi dalam bentuk pengasingan, pengurungan dan pemasungan yang dialami oleh orang dengan disabilitas mental atau psikososial, juga masih dialami oleh orang yang mengalami kusta,” ungkap Ken Kerta. Idealnya seluruh layanan kesehatan dijamin oleh negara atau  mendapatkan hak konvensi/ pemotongan biaya berdasarkan Undang-undang RI nomor 8 tahun 2016.

Penyusunan indikator dan RANHAM Penyandang Disabilitas dilakukan secara partisipatif berdasarkan masukan jaringan organisasi penyandang disabilitas dari berbagai provinsi yang hadir. Output dari adanya kegiatan ini diantaranya untuk tersusunnya indikator dan alat pemantauan terkait pelaksanaan hak azasi manusia yang digunakan oleh organisasi difabel dalam melakukan pemantauan dan penyusunan laporan status HAM bagi penyandang disabilitas.

Lokakarya ini menghadirkan jaringan nasional organisasi penyandang disabilitas, diantaranya SIGAB Indonesia, PERDIK Sulawesi Selatan. OHANA, Perhimpunan Jiwa Sehat, HWDI, GERKATIN, LBH Disabilitas, BILiC, CIQAL, PERSANI NTT, PPUA, PPRBM Solo, Pusat Kajian dan Advokasi Inklusi Disabilitas Lampung (PUSKADIN), Solider, YAKKUM, AUDISI, Lingkar Sosial Malang, PSHK, LPA NTB dan beberapa lainnya. (admin)

WhatsApp chat