Pers Rilis: Posyandu Disabilitas Desa Bedali dan Tindakan Afirmatif Menuju Layanan Kesehatan Inklusi

 

DOWNLOAD PERS RILIS HDI 2019

Bertepatan dengan momen Hari Disabilitas Internasional Tahun 2019, Lingkar Sosial Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Desa Bedali, Puskesmas Lawang dan RSJ Radjiman Wediodiningrat serta stake holder meluncurkan program Posyandu Disabilitas Desa Bedali. Soft launching tersebut mengambil lokasi di Balai Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, pada hari Kamis, 5 Desember 2019.

Posyandu Disabilitas Desa Bedali merupakan tindak lanjut Komitmen Bersama Desa Bedali Inklusif Disabilitas yang diselenggarakan oleh Lingkar Sosial Indonesia, pada hari Selasa 12 November 2019 lalu di balai Desa Bedali. Para penandatangan komitmen tersebut, diantaranya selain Perangkat Desa Bedali, juga Camat Lawang, Dinas Sosial Kabupaten Malang, Dinas PMD Kabupaten Malang, Forum Malang Inklusi, Puskes Lawang, RSJ Lawang, SLB Pembina Malang, SDN V Inklusi Bedali dan warga masyarakat difabel akan kembali hadir dalam peluncuran posyandu tersebut.

Saatnya layanan kesehatan yang lebih layak dan aksesibel bagi warga difabel

Affirmative Action (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil agar kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu.  Dalam konteks disabilitas, tindakan afirmatif dimaksudkan untuk mendorong persamaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Terkait dengan adanya Posyandu Disabilitas di Desa Bedali, merupakan tindakan afirmatif yang diambil Lingkar Sosial Indonesia (Linksos) untuk layanan kesehatan yang lebih baik bagi warga difabel. Selama ini layanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat masih bersifat umum, sedangkan difabel dengan kebutuhan khususnya memerlukan layanan khusus yang berbeda dengan warga masyarakat lainnya. Layanan atas kebutuhan tersebut diantaranya fisioterapi, imunisasi, konseling, parenting, yang dalam layanan keseharian di Puskesmas rerata belum diakses oleh difabel khususnya anak-anak berkebutuhan khusus (ABK).

Riset Lingkar Sosial Indonesia melalui wawancara dengan para orang tua yang melakukan kegiatan terapi mandiri (diluar Puskesmas) di kota Malang dan kabupaten Malang, sejak 2018 lalu menunjukkan daftar persoalan layanan kesehatan diantaranya:

  1. Mahalnya biaya terapi bagi anak berkebutuhan khusus, solusinya mereka bergabung dengan komunitas/ paguyuban difabel yang melakukan pelayanan terapi mandiri (swaterapi).
  2. Sulitnya ketersediaan tenaga terapis untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan terapi yang mereka lakukan secara swadaya
  3. Belum terhubungnya kegiatan swaterapi dengan Puskesmas atau pihak medis lainnya secara resmi
  4. Belum adanya kepastian tempat terapi sehingga menyulitkan penyimpanan alat-alat terapi dan ketidaknyamanan dalam berkegiatan
  5. Sulitnya transportasi bagi difabel dengan hambatan mobilitas berat menuju tempat terapi, sehingga beberapa diantara mereka memilih menyerah pada keadaan.

Khususnya di Kabupaten Malang menurut data Dinas Sosial terdapat 7.896 difabel, terdiri 2730 tuna daksa, 2413 tuna rungu, 1112 disabilitas mental dan 1431 tuna netra. Berkaitan dengan layanan kesehatan khusus bagi difabel, belum terdapat Puskesmas yang memberikan layanan kepada difabel, kecuali beberapa puskesmas yang memberikan layanan kepada disabilitas mental melalui Posyandu Jiwa, seperti telah dilakukan oleh beberapa puskesmas di Kecamatan Singosari, Dau, Bululawang, Turen dan Bantur.

Sedangkan untuk layanan khusus bagi penyandang disabilitas lainnya, belum terdapat puskesmas yang memberikan layanan fisioterapi bagi tuna daksa, terapi wicara/komunikasi bagi tuna rungu wicara, dan layanan khusus lainnya bagi tuna netra, disabilitas intelektual dan sebagainya. Solusi efektif yang dilakukan pemerintah saat ini misalnya dengan pengadaan Posyandu Jiwa, namun belum menyentuh kebutuhan ragam disabilitas lainnya.

Riset menyimpulkan layanan kesehatan yang layak dan aksesibel di kabupaten Malang, belum dinikmati sepenuhnya oleh warga difabel/ penyandang disabilitas. Untuk itu diperlukan tindakan afirmatif. Salah satu hal, diantaranya dilakukan oleh Lingkar Sosial Indonesia melalui inisiasi Posyandu Disabilitas di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, kabupaten Malang.

Difabel dalam himpitan stigma, masalah kesehatan dan kemiskinan

Beberapa kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dilaporkan terpaksa kembali ke rumah sakit jiwa setelah belum lama dinyatakan sembuh dan tinggal bersama keluarganya. Menurut informasi keluarganya, pemicu kambuh adalah stigma lingkungan diantaranya menuduh gangguan jiwa sebab kurang iman dan kerasukan jin sehingga orang lain takut tertular atau terpengaruh dampak negatif. Stigma-stigma tersebut kemudian menjadi sebab ODGJ sulit bersosialisasi, sulit mendapatkan pekerjaan hingga sulit mendapatkan pasangan hidup.

Persoalan serupa, juga dialami mereka dengan hambatan fisik, sensorik dan intelektual. Misalnya bagaimana seorang difabel daksa dengan latar belakang keterampilan komputer jaringan harus berjualan telur asin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau seorang  difabel sarjana pertanian yang kemudian memilih profesi sebagai seorang tukang pijat.

Bahkan bagi penyandang disabilitas yang disebabkan oleh penyakit kusta, mereka mengalami stigma ganda dari kedisabilitasannya dan penyakit yang diangap mengerikan. Doubel stigma bagi orang yang pernah mengalami kusta (OYMPK) menyebabkan tekanan-tekanan pikiran yang memicu reaksi penyakit dan komplikasi akibat menurunkan daya tahan tubuh. Hal ini menyebabkan OYPMK tak mampu bekerja secara optimal dan hidup dalam kerentanan (kemiskinan).

Tantangan multi kultural: sebagian masyarakat tak paham disabilitas      

Penyandang Disabilitas menurut UU RI Nomer 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Istilah serupa yang merujuk pada orang sama yaitu difabel atau different people ability/ orang dengan kemampuan yang berbeda. Istilah ini dikembangkan oleh orang-orang yang lebih memaknai disabilitas sebagai kemampuan yang berbeda dari pada sebagai keterbatasan.

Tedapat satu lagi istilah selain penyandang disabilitas dan difabel, yaitu penyandang cacat. Istilah ini memiliki konotasi negatif dan menstigma difabel sebagai kalangan yang dianggap tidak layak, rusak dan dibawah standar. Istilah yang pernah dipakai berdasarkan UU RI Nomer 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat ini tidak layak lagi digunakan sejak UU Disabilitas tahun 2016 disahkan. Definisi cacat dalam UU Penyandang Cacat adalah suatu kondisi dimana adanya kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi seseorang untuk melalukan aktivitas selayaknya.

Perbedaan UU Disabilitas Tahun 2016 dengan UU Penyandang Cacat Tahun 1997 adalah cara pandang yang kemudian mempengaruhi substansi dan implementasi. UU Disabilitas menempatkan difabel dalam kontek partisipasi dengan lingkungannya atau social model, sedangkan UU Penyandang Cacat menempatkan difabel sebagai bentuk kelainan atau medical model. Pendek kata, karena mengalami kelainan, orang cacat harus diobati dan direhabilitasi. Jika sekolahpun harus di SLB sebab lain dengan warga masyarakat lainnya. Sedangkan dalam pemahaman UU Disabilitas Tahun 2016 hambatan yang dialami oleh difabel bisa diatasi dengan menyediakan lingkungan yang aksesibel.

Namun tantangannya adalah pemahaman sebagian masyarakat bahkan aparatur pemerintah tentang disabilitas. Paradigma kecacatan masih mendominasi pemahaman mereka sehingga stigma dan diskriminasi terhadap difabel masih terjadi. Tantangan ini bahwa bersifat multi kultural, artinya terbentuk secara struktural akibat lemahnya sosialisasi oleh Pemerintah, juga secara kultural sebagai  kebiasaan turun temurun dalam masyarakat yang mendiskreditkan difabel.

Ketidakpahaman ini kemudian menjadi tantangan para penggerak inklusi disabilitas. Mereka dihadapkan pada dua pekerjaan sekaligus. Pertama memunculkan isu disabilitas dan kekhususan yang menjadi ciri khas dan haknya (eksklusif), serta yang kedua mengkampanyekan inklusivitas yang mendorong masukknya peran difabel ke lintas sektor tanpa syarat (inklusif) tanpa harus menghilangkan kekhususan ciri khas dan hak difabel tersebut.

Tindakan Afirmatif untuk menjawab tantangan kesehatan dan ekonomi difabel

Dalam uraian diatas, diantaranya ditemukan  tiga persoalan sekaligus tantangan menyangkut kebutuhan dasar difabel, yaitu persoalan Kesehatan, persoalan ekonomi dan sosialisasi yang bebas dari stigma dalam lingkungan yang inklusif. Maka diperlukan langkah-langkah afirmatif yang menyediakan ruang apresiasi dan kesempatan yang layak bagi difabel seperti diantaranya Posyandu Disabilitas.

Posyandu Disabilitas Desa Bedali menawarkan beberapa kebaikan:

  1. Selain layanan standar posyandu seperti pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, Posyandu Disabilitas Desa Bedali juga melakukan layanan fisioterapi, konseling dan parenting bagi anak ABK. Sebagaimana layanan posyandu lainnya, semua praktik diberikan tanpa biaya. Tenaga medis, terapis dan psikiater dan lainnya berasal dari Puskesmas dan Rumah Sakit Jiwa.
  2. Antar jemput difabel dengan dengan hambatan mobilitas khusus dari kediaman ke tempat posyandu. Penyediaan sarana transportasi memanfaatkan sarana yang ada seperti ambulans Puskesmas, mobil dinas, maupun dari partisipasi swasta dan masyarakat setempat.
  3. Adanya kepastian tempat terapi, yaitu di Balai Desa atau tempat-tempat lainnya yang dijamin oleh Pemerintah Desa.
  4. Adanya kaderisasi Posyandu Disabilitas yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sejak awal pembentukan Posyandu, Lingkar Sosial Indonesia melibatkan elemen-elemen masyarakat melalui Musyawarah Masyarakat Desa (MMD). Selain rapat dihadiri oleh perwakilan warga penyandang disabilitas, juga perangkat desa Bedali, BPD Bedali, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, perwakilan Puskesmas Lawang dan RSJ Lawang, serta orgaanisasi sosial Baitul Maal Hidayaatullah (BMH). Pelibatan lintas elemen masyarakat ini memungkinkan tercapainya inklusivitas pelayanan posyandu.
  5. Adanya kegiatan pemberdayaan ekonomi difabel. Kegiatan ekonomi dalam Posyandu Disabilitas Desa Bedali dikoordinir oleh Lingkar Sosial Indonesia dalam bentuk pelatihan kerja, permodalan dan dukungan pemasaran. Untuk optimalnya ketiga dukungan tersebut Lingkar Sosial membuka ruang-ruang kolaborasi dengan lintas sektor baik pemerintah maupun swasta.

Harapan

Lingkar Sosial Indonesia berharap Posyandu Disabilitas dapat berjalan sesuai skema yang telah dirancang, yaitu keterlibatan masyarakat dan keberlanjutan. Keterlibatan ditandai dengan bergabungnya lintas elemen masyarakat secara aktif dan terus menerus. Sedangkan keberlanjutan ditandai dengan adanya kebijakan Pemerintah yang mengatur layanan kesehatan yang lebih baik bagi warga difabel. Kebijakan tersebut bisa dalam bentuk penetapan Posyandu Disabilitas sebagai model layanan kesehatan di tingkat desa. Dengan demikian Posyandu Disabilitas Desa Bedali akan direplikasi ke desa-desa lainnya di Kabupaten Malang khususnya dan seluruh desa di Indonesia pada umumnya. Informasi lebih lanjut dan wawancara silahkan menghubungi Ketua Lingkar Sosial Indonesia, Kertaning Tyas (Ken Kerta) melalui whatsapp 085764639993.

WhatsApp chat