Surat Pernyataan Sikap Kepada Partai PKS Atas Iklan Kampanye Pemilu yang Menstigma Penyandang Disabilitas Mental

Jakarta, 4 April 2019
Nomor : 002/KPSI/ADM/IV.05/2019

Perihal : Pernyataan Keberatan Atas Media Kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Kepada Yth.

  1. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
  2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
  3. DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Dengan hormat,

Berkaitan dengan telah beredarnya secara luas video kampanye tentang “SIM Berlaku Seumur Hidup, Bebas Pajak Motor” dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai salah satu peserta PEMILU yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Kami, dari Aliansi Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa (AMPKJ) menyatakan sangat keberatan dengan materi kampanye yang telah menjadikan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai obyek di dalam materi untuk kepentingan kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Keberatan AMPKJ tersebut berdasarkan pada pertimbangan:

a. Video kampanye tersebut jelas telah merendahkan harkat dan martabat ODGJ sebagai manusia yang berhak mendapatkan perlakuan secara adil dan setara sama seperti manusia lain pada umumnya. Bahwa masalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan secara sepihak oleh individu ataupun kelompok, demi mendapatkan keuntungan yang bersifat materi maupun non materi.

b. Materi yang ditayangkan di dalam video tersebut sangat jelas telah menstigma orang dengan gangguan kejiwaan sebagai seseorang jahat karena telah melakukan penculikan dan tindakan melanggar hukum lainnya. Sedangkan pada faktanya, ODGJ yang sedang dalam episode psikotik adalah orang-orang yang sedang dalam keadaan tidak berdaya akibat seluruh kendali atas dirinya diambil alih oleh halusinasi dan delusi yang diiringi dengan gejala negatif seperti ahedonia, cemas, menarik diri, dan ketakutan. Terlambatnya pengobatan telah mengakibatkan ODGJ kehilangan kendali diri dan mengalami keterputusan dari realita. Oleh karena itu, adalah sangat tidak benar apabila ada ODGJ mampu mengendarai kendaraan dalam keadaan episode psikotik berat. Video tersebut telah menyesatkan dan menimbulkan pemahaman yang keliru tentang ODGJ.

c. Akibat video menyesatkan tersebut, AMPKJ telah menerima banyak aduan yang menyatakan keberatan karena isi dari video tersebut karena telah mempermalukan ODGJ, sehingga sangat berpotensi menguatkan kembali stigma yang ada di dalam masyarakat terhadap ODGJ. Hal ini mengakibatkan ODGJ enggan atau malu untuk mengakses layanan kesehatan, ODGJ enggan untuk rutin kontrol berobat, berinteraksi dengan orang lain, berpotensi mengalami kekambuhan, mengalami depresi, bahkan tidak tertutup kemungkinan melakukan tindakan bunuh diri.

d. Pengalaman hidup dengan gangguan kejiwaan adalah pengalaman hidup yang sangat berat sebab sangat berpotensi untuk menghancurkan keluarga, tingginya beban ekonomi akibat disabilitas mental, kehilangan masa depan karena mengalami putus sekolah dan tidak mampu mempertahankan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri dan terisolasi karena masyarakat tidak mau menerima kembali. Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat harus memahami bahwa mengalami gangguan jiwa atau hidup bersama ODGJ adalah sebuah penderitaan tanpa batas sebab setiap hari harus menanggung kesulitan hidup yang tidak akan pernah terbayangkan bagi orang yang tidak pernah mengalaminya langsung.

e. Video kampanye tersebut jelas melanggar aturan larangan kampanye sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 280 ayat (1).

Sehubungan dengan butir-butir di atas, maka, melalui surat ini, KPSI sebagai salah satu lembaga yang aktif mengadvokasi masalah kesehatan jiwa, menyatakan :

a. Mendesak BAWASLU memberikan surat peringatan keras kepada PKS.

b. Menuntut permintaan maaf di media nasional dan situs miliknya dari PKS sebagai salah satu partai peserta PEMILU 2019 yang telah melecehkan harkat dan martabat ODGJ sebagai warga negara Republik Indonesia. Surat peringatan keras tersebut adalah bentuk pendidikan politik agar
video-video serupa yang mengeksploitasi ODGJ tidak terulang kembali.

c. Mendesak kepada PKS untuk menghimbau kepada seluruh kader dan simpatisannya untuk menghapus dan tidak lagi mendistribusikan video tersebut di berbagai media dan internet.

d. Mendesak KPI untuk meminta kepada seluruh stasiun televisi nasional untuk tidak menayangkan kembali video kampanye PKS tersebut, disertai dengan penjelasan bahwa alasan penarikan video kampanye tersebut berisi konten yang telah menstigma ODGJ.

e. Mendesak kepada seluruh pihak untuk tidak mempergunakan lagi istilah “Orang Gila” atau penyebutan lain dengan makna serupa, sebab, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 (3) telah ditegaskan bahwa istilah yang dipergunakan adalah ODGJ atau Orang Dengan Gangguan Kejiwaan.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Aliansi Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa
  1. Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI)
  2. Bipolar Care Indonesia (BCI)
  3. Into The Light (ITL)
  4. Motherhope Indonesia
  5. Komunitas Feel Better
  6. Lingkar Sosial Indonesia
  7. LBH Disabilitas
  8. Gerakan Peduli Disabilitas dan Lepra Indonesia
  9. Forum Malang Inklusi
  10. Lembaga Advokasi Kusta dan Disabilitas Indonesia
  11. Ragam Institute
  12. ALPHA-I
  13. Federasi Reintegrasi Hansen Indonesia
  14. LBH Jakarta
  15. Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia
  16. Yayasan Cahaya Jiwa
  17. Perhimpunan Jiwa Sehat
  18. Jaringan Rehabilitasi Psikososial Indonesia (JRPI)
  19. Kelompok Kasih Insanis (KKI)

Narabubung:

  1. Bagus Utomo. Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, telp. 08158830269.
  2. Ken Kerta, Ketua Lingkar Sosial Indonesia, telp. 085764639993

Lihat Surat Resmi:

Pernyataan Keberatan Atas Media Kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Dukung Petisi:

Stop Iklan Kampanye Pemilu yang Menstigma Disabilitas Mental 
WhatsApp chat